Samarinda, Lansir.Id – Kejaksaan Agung (Kejagung) membenarkan bahwa penetapan tersangka politikus PDI Perjuangan (PDIP) Ismail Thomas, terkait dengan gugatan terhadap perusahaan milik terpidana kasus Jiwasraya dan Asabri Heru Hidayat.
Ismail Thomas adalah anggota DPR. Dia diduga memalsukan dokumen terkait tambang PT Sendawar Jaya. Kasus ini sempat bergulir di ranah perdata dan PT Sendawar Jaya berhasil memenangkan gugatannya melawan Kejagung Cs.
PT Sendawar Jaya adalah perusahaan yang berlokasi di Kalimantan Tengah. Perusahaan ini menggugat Kejagung dan sejumlah pihak lainnya antara lain PT Gunung Bara Utama, Soebianto Hidayat, Tandrama, Aidil Adha, Abdul Hatta, Edi, PT Batu Kaya Berkat dan PT Black Diamond Energy terkait lahan atau lokasi pertambangan batu bara seluas 5.350 hektare di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat.
Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim yang juga merupakan Bendahara Umum Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kaltim Muhammad Samsun mengatakan terkait proses hukum yang menimpa Ismail Thomas jangan dihalang – halangi.
Samsun yang juga sebagai salah satu unsur pimpinan DPD PDIP Kaltim juga menegaskan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah mewanti – wanti seluruh kadernya dalam setiap pertemuan nasional agar jangan sampai tersandung dengan masalah hukum.
“Jika mereka terkena kasus,mereka harus tanggung sendiri,itu yang selalu menjadi penegasan,”Tegasnya.
Politisi Partai Berlambang Banteng itu juga menyebut pihaknya terus mendukung proses hukum yang menimpa kadernya tersebut.
Mengenai Rencana Pergantian Antar Waktu (PAW) Ismail Thomas yang kini ditetapkan sebagai tersangka,hal tersebut merupakan bukan kewenangan DPD PDIP Kaltim , sehingga pihaknya tak bisa menentukan pengganti Mantan Bupati Kubar di sisa masa jabatannya tersebut.
“Perihal PAW kami tidak ada kewenangan,karena kewenangan itu dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP),”Tutupnya.(Bgl)
