Samarinda,Lansir.Id – Dalam upaya peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kalimantan Timur, Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kaltim mengungkapkan perlunya reformasi mendalam. Ketua Pansus, Sapto Setyo Pramono, menyoroti PT Ketenagalistrikan Kaltim sebagai contoh kasus yang memerlukan perhatian serius.
Sapto menekankan bahwa terjadi penurunan proporsi kepemilikan saham oleh Pemerintah Provinsi Kaltim, yang dikenal sebagai delusi saham, terutama karena penerbitan saham baru oleh perusahaan.
“Ketidakjelasan dalam pengelolaan sebelumnya telah menyebabkan pemerintah tidak dapat menyuntikkan modal tambahan, yang berujung pada delusi saham,” terangnya.
Lebih lanjut, beliau mengindikasikan bahwa masalah ini bermula dari kesulitan internal di salah satu perusahaan pelistrikan yang didukung oleh PT Ketenagalistrikan Kaltim, yang berujung pada kegagalan dalam penerimaan dividen.
Selain itu, terdapat masalah pembayaran gaji karyawan dan direksi yang tertunda sejak tahun lalu, yang diduga karena perusahaan belum menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada BUMD.
“Saya mendesak Pemprov Kaltim untuk mengambil tindakan tegas dan memastikan bahwa perusahaan daerah ini dapat pulih dan memberikan kontribusi positif,” ujar Sapto.
Pansus berharap akan ada langkah-langkah khusus yang diambil untuk memperbaiki situasi, dengan tindakan yang konkret dan terukur, agar BUMD dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan efektif.(Adv/DprdKaltim)
