Samarinda, Lansir.id – Belum lama ini Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu terlihat menyambangi warga di Desa Batuah, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam kunjungannya tersebut, ia mendengar banyak keluh kesah terkait permasalahan konsesi pertambangan yang semakin mendekati lahan masyarakat.
Dalam tinjauannya ke Desa Batuah, Baharuddin mengakui perusahaan tambang sudah semakin menjamur disana. Hal ini kian membuat masyarakat semakin khawatir akan dampak lingkungan yang mereka terima di kemudian hari.
Padahal ia menyebut perusahaan tambang tidak dapat mengambil lahan masyarakat dengan tujuan untuk mengubah statusnya menjadi Hak Guna Usaha (HGU), tanpa mengacu pada regulasi yang sudah diatur dalam undang-undang.
“Semuanya telah diatur dalam UU nomor 3 Tahun 2020 Tentang Minerba, yang isinya menyebut perusahaan tambang dapat mengambil lahan warga jika hak – hak masyarakat atas tanah tersebut telah dibebaskan,” bebernya.
Selain permasalahan aktivitas tambang yang mendekati lahan warga, Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga mengatakan bahwa masyarakat juga ingin memanfaatkan lahan pasca tambang, yang dianggap cukup berpotensi untuk pemanfaatan lahan pertanian dan peternakan.
“Saya sangat mengapresiasi langkah positif tersebut, karena memiliki nilai ekonomis yang lebih menguntungkan.khususnya,ketika berbicara jangka panjang, dibanding masyarakat membebaskan lahannya kepada perusahaan tambang yang beroperasi di didesa tersebut,” tutur Baharuddin.
Selain mendapatkan keresahan masyarakat terkait pemanfaatan lahan pasca tambang, Baharuddin juga mendapatkan berbagai aspirasi lainnya. Hal ini terkait permintaan bantuan pengerasan jalan, dan usulan bantuan berupa pupuk untuk kelompok tani di RT 26 dan RT 27 Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan.
“Tentu aspirasi dari masyarakat akan saya sampaikan kepada pemerintah untuk menjadi perhatian,” tutupnya. (Adv/DPRDKaltim)
