Samarinda, Lansir.id – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menilai bahwa pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor penting dalam menanggulangi kemiskinan di provinsi ini. Sebab hal ini menjadi hal yang bisa dipisahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Persoalan inilah yang menjadi perhatian Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin. “Sehingga masalah SDM yang harus kita perbaiki. Kita harus meningkatkan daya saing kita agar tidak kalah dengan daerah lain di luar Kaltim. Bahkan di antara pulau Kalimantan pun kita masih belum sejajar,” katanya, Kamis (9/11/2023).
Menurut politikus Partai Golkar yang mewakili daerah pemilihan Kutai Kartanegara ini, kemiskinan berpengaruh buruk terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti kekurangan pangan dan gizi, rendahnya pendidikan, tingginya kriminalitas, dan kerusakan lingkungan.
“Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi masalah kemiskinan ini,” ucap Salehuddin.
Ia menjelaskan bahwa peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan manusia adalah kunci untuk menghapus kemiskinan dan ketimpangan.
Caranya, kata dia, adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Ia juga mengharapkan pemerintah provinsi memberikan fasilitas atau ruang yang optimal bagi proses pembinaan SDM, termasuk melakukan kerja sama dengan dunia usaha yang ada di Kaltim.
“Apalagi dengan adanya Ibu Kota Nusantara (IKN) ini juga menjadi tantangan bagi kita. Saya rasa saat ini Kaltim belum siap bagaimana cara meningkatkan SDM,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa tidak semua angka kemiskinan di beberapa kabupaten berasal dari masyarakat lokal. Sebagian besar ada masyarakat pendatang yang mencari peruntungan di beberapa daerah kabupaten/kota, yang juga menyumbang angka kemiskinan.
Salehuddin juga menekankan perlunya kesepakatan indikator kemiskinan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Menurutnya, indikator yang digunakan oleh BPS saat ini tidak adil bagi masyarakat Kaltim yang memiliki keunikan tersendiri.
“Selama ini BPS menggunakan indikator yang mungkin kalau diterapkan di Kaltim yang sangat unik dan belum sesuai jika dibandingkan dengan nasional, misalnya di satu desa nelayan selalu dianggap sebagai desa miskin karena indikatornya sanitasi, padahal itu tidak bisa dijadikan patokan,” paparnya.
Selain itu, dia berharap keterlibatan semua pihak, termasuk ribuan perusahaan yang ada di Kaltim, dalam kontribusi pengentasan kemiskinan.
Ia mencontohkan program bedah rumah yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dengan melibatkan perusahaan.
“Perusahaan di Kaltim harus meningkatkan kontribusinya dalam mengentaskan kemiskinan. Misalnya dengan menyediakan program ratusan rumah layak huni,” kata Salehuddin. (Adv/DPRD Kaltim)
