Samarinda,Lansir.Id – Wacana perubahan seragam sekolah yang mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA menjadi topik hangat yang dibahas oleh berbagai kalangan. Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Rusman Ya’qub, turut angkat bicara mengenai hal ini.
Rusman menegaskan bahwa ide untuk mengganti seragam sekolah harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati, mengingat dampak finansial yang akan dirasakan oleh keluarga siswa.
Beliau berpendapat bahwa jika seragam sekolah diubah ke pakaian adat, maka pemerintah harus bertanggung jawab penuh atas biaya pengadaannya, tanpa membebankannya kepada masyarakat atau orang tua siswa.
“Penggantian ke pakaian adat boleh saja, asalkan pemerintah yang menjamin pengadaannya. Jangan sampai beban ini ditanggung oleh rakyat dan orang tua, mereka sudah cukup terbebani,” tutur Rusman pada hari Selasa (16/4/2024).
Meskipun ada dukungan dari beberapa pihak yang melihat ini sebagai langkah nyata dalam melestarikan budaya bangsa, Rusman kembali menekankan pentingnya pemerintah untuk menyediakan seragam secara cuma-cuma.
“Pemerintah harus menyediakan seragam adat ini secara gratis jika ingin mewajibkannya, dan harus dianggarkan agar tidak memberatkan masyarakat,” tegasnya, dari Gedung B Kompleks DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Jalan Teuku Umar, Samarinda.
Sebelumnya, beredar kabar bahwa Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, telah mengumumkan kebijakan baru terkait seragam sekolah yang akan diberlakukan mulai tahun 2024.
Menurut Nadiem, perubahan ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan disiplin di kalangan pelajar, serta meningkatkan reputasi lembaga pendidikan.
Pakaian adat dipandang sebagai media yang efektif untuk memperkenalkan dan memperkuat identitas budaya, serta menanamkan rasa cinta tanah air pada generasi muda.(Adv/DprdKaltim)
