Samarinda,Lansir.Id – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Ya’qub, menyatakan keprihatinannya atas konflik lahan yang terus berlangsung antara masyarakat adat dan para investor. Konflik ini seringkali berakhir dengan penggusuran masyarakat adat akibat ekspansi kebijakan investasi.
Dalam upaya mengatasi masalah ini, Rusman menekankan perlunya sebuah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diinisiasi oleh DPRD Kaltim untuk membentuk kelembagaan desa adat. Tujuannya adalah untuk mempertahankan dan melestarikan tatanan sosial masyarakat.
“Kita harus memberikan pengakuan hukum terhadap potensi desa adat di Kaltim,” ujar Rusman setelah menghadiri Rapat Paripurna Ke-6 DPRD Kaltim di Gedung Utama Kantor DPRD Kaltim, Samarinda, pada Senin (25/3/2024).
Menurut Rusman, konflik yang paling sering terjadi adalah antara masyarakat dan investor di sektor sawit dan pertambangan. “Desa-desa adat dan hutan adat kita sering kali menjadi korban dari eksploitasi investasi pertambangan,” tambahnya.
Rusman juga menyoroti bahwa kepentingan investasi sering kali merugikan masyarakat, dengan mengorbankan kehidupan sosial mereka. “Investasi tidak boleh menghilangkan kehidupan sosial yang telah ada sejak lama,” tegasnya.
Salah satu contoh konflik terbaru adalah di Ibu Kota Nusantara (IKN), dimana lahan yang seharusnya digunakan untuk pembangunan Bandara VVIP IKN telah digunakan oleh warga setempat untuk bertani.
Rusman, yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), mengungkapkan kekhawatirannya bahwa tanpa perlindungan yang memadai, lembaga adat dan desa adat dapat lenyap karena invasi investasi yang masif.
“Kita tidak boleh kehilangan struktur sosial dan budaya yang telah ada sebelum berdirinya republik ini,” katanya. “Negara ini dibangun atas dasar komunitas sosial tersebut, dan kita tidak boleh membiarkan mereka hilang karena investasi yang tidak bertanggung jawab.”
Rusman menyerukan tindakan segera untuk melindungi kehidupan sosial masyarakat adat di Kaltim. (Adv/DprdKaltim)
