Balikpapan,Lansir.Id – Dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2023 telah mengadakan rapat kerja. Pertemuan ini dihadiri oleh Asisten I, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A), Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dinaskertrans), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim. Rapat berlangsung di Hotel Astara, Balikpapan pada hari Sabtu, 5 April 2024.
Sapto Setyo Pramono, Ketua Pansus LKPJ, mengungkapkan bahwa setiap perangkat daerah yang hadir telah menyampaikan laporan terkait capaian kinerja mereka selama tahun 2023.
Sapto menekankan pentingnya keberadaan pemangku kebijakan dari masing-masing perangkat daerah dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, rapat ini tidak sekadar forum pelaporan, melainkan juga sebagai sarana untuk bersama-sama mencari solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi.
Dalam kesempatan tersebut, Sapto memberikan berbagai masukan dan catatan evaluatif kepada perangkat daerah yang hadir. Sebagai contoh, Sapto menyarankan BPBD Kaltim untuk memperluas fokus mitigasi mereka, tidak hanya pada bencana alam tetapi juga pada bencana industri.
“Kita harus memikirkan strategi penanganan yang efektif, tidak boleh ada kepanikan ketika masalah muncul. Oleh karena itu, antisipasi harus dilakukan sejak awal,” tutur Sapto.
Rapat ini merupakan langkah konkrit Pansus LKPJ dalam mengawal pelaksanaan program kerja pemerintah daerah, sekaligus memastikan bahwa setiap perangkat daerah siap menghadapi dan menanggulangi berbagai potensi risiko yang mungkin terjadi.(Adv/DprdKaltim)
