Samarinda,Lansir.Id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur mengusulkan penyesuaian anggaran menyusul penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2023. Peraturan ini memodifikasi skema pembiayaan kegiatan dari sistem pembayaran aktual ‘at cost’ menjadi sistem pembayaran global ‘lump sum’.
Efektif mulai 11 September 2023, Perpres ini merevisi metode pembayaran untuk perjalanan dinas anggota DPRD. Dari sistem pembayaran berdasarkan biaya aktual, kini berubah menjadi sistem pembayaran global di mana anggota DPRD menerima dana secara penuh di awal, tanpa perlu menyesuaikan dengan pengeluaran yang sebenarnya terjadi selama perjalanan dinas.
Hasanuddin Mas’ud, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, menyatakan bahwa perubahan ini memiliki dampak yang signifikan. Salah satunya adalah kebutuhan anggaran tambahan untuk agenda baru, yaitu dialog masyarakat atau dialog rakyat, yang membutuhkan dana ekstra untuk memfasilitasi pengawasan anggaran dan komunikasi hasil pembangunan kepada masyarakat. Usulan peningkatan anggaran ini mencakup kenaikan dari Rp300 miliar menjadi Rp400 miliar.
Namun, usulan peningkatan anggaran ini masih menunggu persetujuan dari Penjabat Gubernur Kalimantan Timur. Mas’ud menekankan bahwa persetujuan dari Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur sangat krusial untuk mendukung perubahan nomenklatur dan pelaksanaan kegiatan dewan yang efektif.
“Kami mengharapkan persetujuan untuk penambahan anggaran ini,” kata Mas’ud. “Tanpa persetujuan tersebut, dewan akan menghadapi kendala dalam melaksanakan kegiatannya.”
Mas’ud juga menambahkan bahwa perubahan kebijakan pembayaran dari ‘at cost’ ke ‘lump sum’, serta inisiatif dialog rakyat yang baru, merupakan langkah penting untuk memastikan transparansi dan pengawasan anggaran yang lebih baik.
Dia menegaskan bahwa penolakan terhadap usulan penambahan anggaran ini dapat menghambat proses kerja dewan dan berpotensi menurunkan kualitas pengawasan anggaran yang disampaikan kepada masyarakat.(Adv/DprdKaltim)
