PNS di UPTD KPHP Berau Jadi Tersangka Kasus Korupsi Pengurusan Dokumen Kayu

Samarinda,Lansir.Id – Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kejati Kaltim) menetapkan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) berinisial MRF dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (UPTD KPHP) Berau Pantai sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengurusan dokumen tata usaha kayu. Penetapan ini dilakukan pada hari Rabu, 21 Agustus 2024.

Menurut hasil penyidikan, MRF diduga telah menerima sejumlah uang secara bertahap dari beberapa perusahaan pemegang Hak Pemanfaatan Kayu sejak tahun 2018 hingga 2023. Uang suap tersebut digunakan untuk mempercepat dan memuluskan proses pengurusan berbagai dokumen perizinan, seperti Izin Penggunaan Kayu (IPK), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Usaha (RKU), Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Online (SIPUHH), Surat Laporan Verifikasi Legalitas Kayu (SLVK), dan biaya ganis.

Total uang suap yang diterima tersangka mencapai Rp7.745.889.440. Jumlah yang sangat besar ini menunjukkan bahwa praktik korupsi di sektor kehutanan telah berlangsung dalam skala yang cukup luas dan sistematis.

“Selama periode 5 Januari 2018 hingga 8 Desember 2023, MRF telah menerima sejumlah uang melalui transfer bank atas nama tersangka dari beberapa saksi, dengan total Rp7.259.000.000, Rp342.195.440, dan Rp143.794.000, menggunakan rekening atas nama orang lain,” jelas Plh. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kaltim, Sodarto.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 11 atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 KUHP.

“Penyidik memutuskan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka dengan pertimbangan bahwa tersangka dikhawatirkan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan mengulangi tindak pidana. Penahanan dilakukan selama 20 hari ke depan, terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2024 hingga 9 September 2024,” pungkasnya.

BERITA TERKAIT

KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

INFOGRAFIS

Advertismentspot_img

TERPOPULER