Kukar,Lansir.Id – Komisi VII DPR RI melakukan tinjauan ke smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industry (KFI) yang berlokasi di Desa Pendingin, Sanga-Sanga, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Inspeksi ini dilakukan setelah pasca dua insiden kebakaran terjadi di PT KFI, yaitu pada 11 Oktober 2023 dan 17 Mei 2024.
Legislator dari Komisi VII, bersama dengan perwakilan Kementerian Perindustrian RI, Biro Ekonomi Pemprov Kaltim, Disperindagkop UKM Kaltim, dan OPD terkait Kabupaten Kukar serta forkopimda, mengevaluasi kondisi pabrik smelter nikel tersebut.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Hermanto, menyatakan bahwa tujuan kunjungan adalah untuk memastikan keselamatan kerja dan memeriksa kelengkapan izin di area hilirisasi nikel.
“Tujuan kami ke PT KFI ke lokasi smelter nikel di Kaltim ingin mengetahui secara langsung kondisi yang terjadi di lapangan seperti apa, karena dari catatan ada dua kali insiden yang terjadi,” Ungkap Bambang.
Menurut Bambang, Investasi sebesar Rp 30 triliun di PT KFI menarik banyak investor, dan Komisi VII ingin memastikan bahwa setiap investasi sesuai dengan aturan. Baher, sapaan akrabnya , menekankan pentingnya keselamatan kerja dan menyarankan PT KFI untuk melakukan investigasi menyeluruh.
“Banyak investor masuk ke Indonesia, memperluas lapangan kerja, tetapi kita juga ingin tiap investasi yang masuk sesuai dengan aturan. Salah satunya terkait keselamatan kerja,” tegasnya.
Plt. Direktur Industri Logam Kemenperin, Yan Sibarang Tandiele, menjelaskan bahwa tinjauan dilakukan untuk memeriksa kondisi pabrik smelter nikel secara langsung. Kemenperin juga memastikan persyaratan izin lengkap dan mengkroscek informasi dari berbagai sumber.
Hilirisasi industri tambang, khususnya sektor mineral dan batu bara, diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Pemerintah selalu mendorong nilai tambah pada hasil tambang melalui hilirisasi.
“Kemenperin yang mewakili pemerintah melakukan monitoring, dan kami lihat persyaratan (izin) lengkap, AMDAL memang bukan ranah kita tetapi kita lihat ada. tadi permintaan untuk didalami lagi, ya nanti kita dalami lagi,” terangnya.
PT KFI, yang berinvestasi di area midstream (tidak menambang langsung), mendapat apresiasi karena rencananya untuk memproduksi stainless steel. Selain memenuhi kebutuhan rumah tangga, PT KFI berharap dapat berkontribusi lebih lanjut ke sektor otomotif.
“Tentunya kami sangat apresiasi adanya investasi ini,PT KFI punya rencana lebih hilir lagi untuk memproduksi stainless steel, syukur–syukur bukan hanya untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi juga ke depan bisa lebih hilir ke sektor otomotif dan sebagainya,”Ungkapnya.
Owner Representative PT KFI, M. Ardhi Soemargo, menyambut baik kunjungan Komisi VII DPR RI dan Kemenperin RI sebagai validasi informasi.
“Melihat info–info yang kami dapat tidak benar seperti tidak punya AMDAL dan lokasi pabrik 21 meter dari rumah warga, ini semua sudah di ukur semua, dewan dan Kementerian juga telah melihat itu,” jelas Ardhi.
Ia menegaskan bahwa semua mesin yang digunakan untuk produksi di PT KFI adalah baru, dan perusahaan telah mematuhi standar Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) ISO 50001.
” Saya yakinkan seribu persen mesin yang kami bangun barang baru. dengan regulasi saat ini tidak mungkin bisa ada import mesin bekas. Logikanya ni ya kontainer bekas saja tidak bisa masuk Bea Cukai, apalagi mesin bekas,”Tegas Ardhi.
SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan yang bertujuan mengendalikan risiko terkait kegiatan kerja. PT KFI berkomitmen untuk menjaga keselamatan dan mematuhi aturan yang berlaku.
“Kami sangat memperhatikan sekali safety dan akan melakukan SMK3 ISO 50001 hingga Desember nanti dan wajib melakukan itu karena tertulis. Kami rasa disamping HSE dan telah terstandarisasi itu jadi hal baik ke depan. kami akan ikuti sesuai aturan berlaku,” Tutupnya.
