Samarinda – Dalam peninjauan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Samarinda untuk Tahun Anggaran 2023, Laila Fatihah, anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap realisasi program pemerintah yang belum mencapai target yang diharapkan.
Program ambisius yang bertujuan untuk menghasilkan 10.000 wirausaha baru di era kepemimpinan Wali Kota Andi Harun dan Wakil Wali Kota Rusmadi Wongso, menurut Laila, belum menunjukkan hasil yang signifikan meskipun masa jabatan kepala daerah akan berakhir dalam satu tahun.
Laila menekankan bahwa program ini hanya berhasil menjangkau sebagian kecil dari keseluruhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang ada di Samarinda.
“Program ini, pada kenyataannya, hanya melibatkan persentase kecil dari pelaku UMKM yang telah terdaftar dan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB),” ujar Laila pada hari Rabu (17/4/2024).
Salah satu hambatan utama yang diidentifikasi adalah kurangnya pemahaman para pelaku usaha dalam proses pembuatan NIB, serta kesulitan yang mereka hadapi saat mendaftar akibat persyaratan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
“Banyak pelaku usaha yang belum menyadari bahwa penghasilan sebesar Rp500 ribu tidak terkena pajak,” jelasnya.
Sebagai solusi, Laila, yang merupakan politikus dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menyarankan peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha.
“Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, pendekatan edukatif ini harus menjadi prioritas,” pungkasnya.(Adv)
