Samarinda,Lansir.Id – Dalam upaya meningkatkan kinerja dan potensi Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK), sebuah acara sosialisasi telah diadakan yang dihadiri oleh anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Siti Rizky Amalia. Acara ini berfokus pada hasil kajian mengenai kemungkinan porsi kepemilikan modal antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten Kutai Timur dalam pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru.
Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Tepian 1, Lantai 2 Kantor Gubernur Kaltim, pada hari Rabu, 8 Mei, dan dipimpin oleh Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kaltim, Iwan Darmawan, bersama Ketua DPRD Kutim, Joni. Hadir pula dalam acara tersebut adalah Direktur Utama PT MBS, Aji Abidharta, manajemen PT MBTK, serta perwakilan dari pemerintah daerah Kaltim dan Kutim, termasuk Wulan dari Tim Kajian LPPM Unmul.
Siti Rizky Amalia menyampaikan penghargaan atas inisiatif sosialisasi ini, menekankan pentingnya pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap KEK MBTK, meskipun dana tidak disediakan oleh APBN. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden RI, Joko Widodo, atas upayanya dalam memajukan KEK MBTK, serta kepada Tim Kajian LPPM Unmul atas penelitian mereka.
Lebih lanjut, ia menyarankan bahwa untuk menyelamatkan MBTK, bisa dipertimbangkan kerjasama alternatif dengan perusahaan lain, termasuk perusahaan asing dari kawasan Asia Timur seperti Sabah atau Serawak.
“Saya juga terima kasih kepada ibu Wulan yang telah meneliti dan mengkaji, bahwa MBTK ini juga sebenarnya masih bisa untuk diselamatkan. Kalau kita mau cara lain, atau alternatif lain misalnya kerjasama dengan perusahaan lain atau perusahaan dari luar negeri misalnya dari Sabah atau Serawak yang betul-betul masih dalam kawasan Asia Timur,” paparnya.
Acara ini merupakan langkah positif dalam mengembangkan kerjasama dan strategi untuk memperkuat posisi KEK MBTK sebagai pemain utama dalam ekonomi regional.(Adv/DprdKaltim)
