Samarinda,Lansir.Id – Menindaklanjuti kelangkaan minyak goreng, jajaran Komisi II DPRD Kota Samarinda menggelar hearing dengan Dinas Perdagangan untuk dimintai keterangan.Audensi tersebut dilakukan di Ruang Utama Gedung DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Senin (7/3/2022).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Samarinda, Subandi yang juga merupakan koodinator Komisi II. Dia menyebutkan, hearing yang dilakukan itu menindaklanjuti keluhan dan aspirasi masyarakat yang kerap menanyakan mengapa minyak goreng langka akhir-akhir ini.
Karena sudah banyak keluhan masyarakat, maka kami memanggil Dinas Perdagangan Samarinda meminta penjelasannya,” ungkap Subandi di Gedung DPRD Samarinda.
Berdasarkan keterangan dari Dinas Perdagangan Samarinda, kata Subandi, kelangkaan minyak goreng terjadi akibat agen distributor yang biasanya mengirim 10 kontainer setiap bulan, akhir-akhir ini hanya mampu mengirim 1 kontainer saja.
“Masalah itu bukan di distributor atau ada yang menimbun, tapi dari penjelasan Dinas Perdagangan permasalahan itu berada pada pihak produksi minyak goreng,” jelas Subandi.
Disebutkan Subandi, pihak agen distributor memang memesan 10 kontainer minyak goreng seperti biasanya dan cukup untuk kebutuhan warga Kota Tepian Namun, yang dikirim dari pihak perusahaan yang memproduksi minyak goreng hanya 1 kontainer.
“Kalau 1 kontainer pasti tidak cukup untuk kebutuhan warga Samarinda. Masalah itu yang kemudian membuat minyak goreng itu langka,” ujarnya.
Menurut Politikus PKS tersebut, kelangkaan minyak goreng ini merupakan masalah seluruh Indonesia. Oleh karena itu, kata Subandi, pihak Dinas Perdagangan akan menyediakan atau menggantikannya dengan minyak curah.
Subandi mengungkapkan, sebagai alternatif, Pemkot Samarinda akan mendatangkan minyak curah dari Balikpapan yang akan diakomodir oleh Perusahaan Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha (PDPAU).
“Kami berharap Pemkot Samarinda bisa mencari alternatif dengan secepatnya untuk didistribusikan ke masyarakat,” ujarnya.
Dia juga berharap, Pemkot Samarinda melalui PDPAU segera mengeksekusi hal itu, agar pasokan alternatif ini dapat terpenuhi dan dibagikan ke masyarakat melalui RT masing-masing.(Adv)
