Samarinda,Lansir.id – DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat paripurna ke-4 dengan agenda pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD Kaltim masa jabatan 2024-2029 pada Kamis (10/10/2024). Dengan demikian, DPRD Kaltim kini resmi memiliki pimpinan definitif.
Sebelumnya, pimpinan sementara DPRD Kaltim telah mengirim surat kepada Penjabat Gubernur Kaltim dengan Nomor Surat: 400.14.5.1/II-1311/SET.DPRD tertanggal 23 September 2024 mengenai penyampaian pimpinan definitif DPRD Kaltim untuk diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri RI. Surat Pengantar Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 100.2.1.4/7889/OTDA tertanggal 4 Oktober 2024 kemudian diterbitkan, dan pimpinan sementara DPRD Kaltim menerima Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 100.2.1.4-4185 Tahun 2024 tentang peresmian pengangkatan pimpinan DPRD Kaltim masa jabatan 2024-2029.
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua sementara DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, didampingi Wakil Ketua sementara Ekti Imanuel, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim Nyoman Gede Wirya, dan Sekwan Norhayati US. Prosesi pengambilan sumpah/janji berlangsung khidmat dengan disaksikan oleh Forkopimda Kaltim, OPD Kaltim, Pimpinan Partai Politik, Ormas, serta undangan lainnya.
Pimpinan definitif DPRD Kaltim terdiri dari Ketua Hasanuddin Mas’ud dari fraksi Golkar, Wakil Ketua I Ekti Imanuel dari fraksi Gerindra, Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis dari fraksi PDIP, dan Wakil Ketua III Yenni Eviliana dari fraksi PKB.
Setelah dilantik, pimpinan definitif bersama seluruh anggota DPRD diharapkan bekerja maksimal menyelesaikan agenda dan program kerja DPRD baik jangka pendek, menengah, maupun panjang, termasuk membentuk alat kelengkapan dewan.
Fokus 3 Program Pembangunan Kaltim
Hasanuddin Mas’ud menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu program yang akan diperjuangkan, mencakup peningkatan pendidikan, perekonomian, dan kesehatan. Ia menyoroti masih banyaknya kasus stunting di rumah sakit dan puskesmas, yang seharusnya tidak terjadi di provinsi kaya sumber daya alam seperti Kaltim.
Selain itu, pendidikan juga menjadi perhatian utama. Setiap tahun selalu ada masalah terkait pendidikan seperti kurangnya sekolah, banyaknya peserta didik yang tidak terakomodir saat PPDB, dan bangunan sekolah yang perlu peremajaan, terutama di daerah perbatasan dan pedalaman.
Indeks pendapatan masyarakat juga menjadi fokus perhatian, mengingat Kaltim merupakan salah satu provinsi dengan IPM rendah meskipun APBD cukup tinggi. Ini akan menjadi prioritas untuk diselesaikan.
Sinergi Pemprov dan DPRD untuk Atasi Persoalan Masyarakat
Ananda Emira Moeis menegaskan perlunya sinergi antara Pemprov dan DPRD untuk menuntaskan berbagai persoalan di Kaltim, khususnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia harus terus diupayakan karena tantangan yang semakin kompleks, terutama dengan adanya IKN.
Ia berkomitmen untuk lebih banyak turun ke masyarakat untuk mendengar aspirasi dan keluhan mereka.
“Kerja ikhlas dan kerja tuntas untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Pemerataan Infrastruktur Jalan di Kaltim
Infrastruktur jalan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang mempengaruhi perkembangan pembangunan, termasuk ekonomi. Namun, hingga saat ini masih banyak infrastruktur jalan yang memprihatinkan. Ekti Imanuel mencontohkan jalan di Kabupaten Kutai Barat dan Mahulu yang masih jauh dari ideal. Ia berharap perhatian provinsi terhadap pembangunan jalan di daerah tersebut bisa lebih besar pada tahun 2026 untuk membuka isolasi antar daerah.
