Balikpapan,Lansir.Id – Sebagai bagian dari Gerakan Aktifkan Posyandu 2024, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur (Dinkes Kaltim) melakukan inspeksi ke beberapa Posyandu di Balikpapan pada Kamis (6/6/2024). Kunjungan ini bertujuan untuk mendukung program Posyandu Integrasi Layanan Primer (Posyandu ILP) dan meningkatkan efektivitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
Dalam rangkaian kegiatan yang berlangsung dari 5 hingga 7 Juni 2024, Dinkes Kaltim berfokus pada optimalisasi fungsi posyandu sebagai akses utama layanan kesehatan. Fitnawati, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kaltim, memimpin delegasi tersebut dengan tujuan utama untuk memantau dan mengevaluasi kinerja posyandu serta memastikan integrasi layanan berjalan efektif.
“Posyandu adalah garda terdepan dalam pelayanan kesehatan di tingkat komunitas. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap posyandu dapat memberikan layanan yang komprehensif melalui program integrasi ini,” kata Fitnawati.
Selama kunjungan, tim Dinkes Kaltim mengobservasi berbagai layanan yang disediakan oleh posyandu, termasuk perawatan ibu dan anak, pemantauan gizi, serta inisiatif promotif dan preventif. Diskusi interaktif dengan para kader posyandu dan warga juga dilakukan untuk mengumpulkan umpan balik dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi.
Posyandu Melati 2 di Kelurahan Kariangau menjadi salah satu lokasi yang dikunjungi karena implementasi program integrasi layanan primer yang sukses. Program ini bertujuan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat, menyediakan pelayanan siklus hidup yang lengkap, dan melakukan pemantauan kesehatan komunitas secara menyeluruh.
Fitnawati menambahkan, “Kini posyandu tidak hanya melayani bayi dan balita, tetapi juga melakukan skrining kesehatan bagi pendamping dan lansia, sebagai langkah preventif terhadap potensi penyakit.”
Harapan besar terletak pada peningkatan kualitas layanan kesehatan primer di Kaltim melalui program ini, sehingga dampak positifnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Kunjungan ini turut dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD), Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, serta TP PKK Kaltim. (*)
Sumber : Diskominfo Kaltim
