Samarinda, Lansir.Id – DPRD Kalimantan Timur meminta Pemerintah Provinsi Kaltim untuk menegaskan batasan tonase minimum bagi kendaraan pengangkut minyak sawit mentah (CPO) yang sering melintas di jalan provinsi. Hal ini untuk mencegah kerusakan jalan provinsi yang baru saja diperbaiki.
“Kita harus menjaga jalan provinsi yang sudah diperbaiki agar tidak rusak lagi dalam waktu singkat. Salah satu faktor penyebab kerusakan adalah banyaknya truk CPO yang melebihi kapasitas tonase jalan,” ujar M. Udin, anggota Komisi III DPRD Kaltim, di Samarinda, Jumat (27/10/2023)
M. Udin mencontohkan, jalan poros Kelay di Kabupaten Berau yang menghubungkan Kutai Timur dan Berau sering mengalami kerusakan parah akibat lalu lintas truk CPO yang padat. Padahal, jalan tersebut sudah beberapa kali diperbaiki dengan anggaran provinsi.
“Jalan itu rusak terutama di bagian tanjakan dan turunan. Selain itu, tumpahan minyak CPO di permukaan jalan juga membahayakan pengguna jalan lainnya,” tutur politisi Partai Golkar tersebut.
Ia menyarankan agar ada komitmen dari pengusaha CPO untuk ikut berkontribusi dalam mencegah kerusakan jalan. Salah satunya adalah dengan mematuhi regulasi penggunaan jalan umum untuk pengangkutan tandan buah segar (TBS) atau CPO.
“Setiap kendaraan milik perusahaan yang menggunakan jalan umum harus memiliki izin dari pemerintah daerah. Tonase muatan juga harus disesuaikan dengan kelas jalan. Selain itu, harus ada pemeriksaan berkala dan rutin untuk menindak kendaraan yang tidak memiliki izin atau melanggar aturan,” tegasnya.
M. Udin juga mendukung rencana Kementerian Perhubungan untuk menerbitkan aturan pembatasan tonase truk barang. Namun, ia berharap aturan tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi saat ini.
“Jika memungkinkan, sebaiknya ada jalan khusus yang dibangun oleh perusahaan untuk dilewati oleh truk CPO. Atau setidaknya ada pembatasan waktu lintas agar tidak terjadi kemacetan atau kecelakaan,” usulnya.
Selain itu, M. Udin juga meminta pemerintah untuk memperhatikan infrastruktur di daerah pesisir yang masih banyak membutuhkan perbaikan. Menurutnya, infrastruktur di pesisir penting untuk mendukung sektor pariwisata dan perikanan.
“Meskipun ada perbaikan dari pemerintah daerah dan provinsi, tapi masih kurang optimal. Harus ada sinergi antara semua pihak untuk memajukan daerah,” imbuhnya.
Ia berharap dengan adanya perbaikan infrastruktur, masyarakat dapat menikmati fasilitas publik yang layak dan meningkatkan kesejahteraan mereka.(Adv/DPRD Kaltim)
