Banjarnegara, Lansir.Id – Bambang Soesatyo, Ketua MPR RI, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, dan Anggota DPR RI dari Dapil 7 Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen, mengimbau masyarakat untuk tidak Golput di Pemilu 2024. Menurutnya, Golput baik sebagai Golongan Putih yang tidak memilih maupun sebagai Golongan Pencari Uang Tunai yang mengincar money politic atau “serangan fajar”, sama-sama bertentangan dengan demokrasi Pancasila yang mengedepankan nilai dan budaya bangsa, di mana rakyat berdaulat secara nyata.
“Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, pada Pemilu 2019 ada sekitar 34,75 juta pemilih atau sekitar 18,02 persen dari jumlah pemilih terdaftar yang Golput. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan Pemilu 2014, yang mencatat 58,61 juta pemilih atau sekitar 30,22 persen dari jumlah pemilih terdaftar yang Golput. Di Pemilu 2024, mari kita bijak dalam menggunakan hak pilih. Jangan Golput, karena satu suara sangat berpengaruh terhadap masa depan Indonesia,” kata Bamsoet saat melakukan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di delapan kecamatan di Kabupaten Banjarnegara, pada hari Rabu, 13 Desember 2023.
Acara tersebut juga dihadiri oleh beberapa tokoh, antara lain, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Banjarnegara Agus Junaidi, Caleg DPRD Provinsi Jawa Tengah Partai Golkar Dapil Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen Dwi Nugroho Marsudianto, serta para Caleg Partai Golkar DPRD Kabupaten Banjarnegara.
Dalam rangkaian Safari Politik hari keenam di Dapil 7 Jawa Tengah, Bamsoet mengunjungi masyarakat di delapan kecamatan di Kabupaten Banjarnegara, yaitu Banjarmangu, Madukara, Banjarnegara, Sigaluh, Bawang, Pagedongan, Klampok, dan Susukan.
Menurut Tempo.co, Bamsoet yang juga Wakil Ketua Umum FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini telah mengunjungi 15 kecamatan di Kabupaten Banjarnegara, yaitu Kalibening, Pandanarum, Karangkobar, Wanayasa, Pejawaran, Batur, Pagentan, Banjarmangu, Madukara, Banjarnegara, Sigaluh, Bawang, Pagedongan, Klampok, dan Susukan. Sebelumnya, Bamsoet juga telah melakukan Temu Tokoh di seluruh kecamatan di Kabupaten Purbalingga (18 kecamatan).
Bamsoet, yang merupakan Ketua DPR RI periode 2019-2023 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI yang menangani Hukum, HAM, dan Keamanan, mengatakan, selain Golongan Putih yang tidak memilih, ia juga mengajak masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh Golput sebagai Golongan Pencari Uang Tunai atau money politic. Ia mengutip survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang menemukan bahwa 40 persen responden mengaku mendapat uang dari peserta Pemilu 2019 tetapi tidak mempertimbangkan untuk memilih mereka. Sedangkan 37 persen lainnya mengaku mendapat uang dan mempertimbangkan untuk memilih si pemberi.
“Menjelang Pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum telah meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan yang berfokus pada isu politik uang. Isu ini menjadi salah satu dari lima kasus terbesar dalam kerawanan Pemilu,” ungkap Bamsoet.
Bamsoet, yang juga Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia, menjelaskan, politik uang sangat merugikan tidak hanya bagi perkembangan demokrasi tetapi juga bagi perkembangan mental, akhlak, dan karakter bangsa. Politik uang juga dapat membuat demokrasi Indonesia bukan menjadi demokrasi Pancasila, melainkan menjadi demokrasi NPWP.
“Jangan sampai mereka yang terpilih dalam Pemilu bukan karena integritas, kredibilitas, maupun popularitas, melainkan karena ‘isi tas’. Masyarakat harus aktif dalam mencegah hal ini,” tutup Bamsoet. (*)
