Samarinda, Lansir.id – Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kaltim yang tidak mampu menyerap anggaran dengan baik harus siap menerima raport merah dari Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik. Raport merah ini merupakan bentuk evaluasi dan sanksi bagi OPD yang tidak bekerja secara optimal.
Akmal Malik mengatakan bahwa realisasi capaian anggaran pada kinerja OPD di Kaltim masih sangat rendah. Sampai saat ini, baru mencapai di bawah 58 persen.
“Kita tidak akan memberi toleransi kepada OPD yang serapan anggarannya rendah. Kita akan kasih raport merah dan tindak sesuai aturan,” ucap Akmal Malik.
Keputusan Pj Gubernur ini didukung oleh Anggota DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis. Menurutnya, raport merah diperlukan agar OPD bisa meningkatkan kinerja mereka.
“Saya mendukung Pj Gubernur beri raport merah, terutama kalau realisasinya masih di bawah 50 persen. Ini kan berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat,” kata Nanda, sapaan akrab legislator tersebut.
Ananda, yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan, menambahkan bahwa APBD Kaltim tahun 2023 mencapai Rp25,32 Triliun. Angka ini, lanjut Nanda, seharusnya menjadi dorongan bagi OPD untuk bekerja lebih maksimal lagi.
“APBD Kaltim tahun ini naik jadi Rp25,32 Triliun. Itu angka yang luar biasa bagi Kaltim. Harus dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tutur Politisi PDI Perjuangan.
Selain raport merah, Pj Gubernur juga akan memberikan pendampingan dan pembinaan pada OPD-OPD di Kaltim agar penyerapan anggaran bisa lebih cepat dan efektif. (Adv/DPRD Kaltim)
