Jakarta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengemas cara menyerap aspirasi warga secara langsung lewat ngopi bareng masyarakat di Kantor Kepala Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Selasa 11 Juli 2023 malam.
Massa yang hadir terdiri pun berasal dari berbagai kalangan, mulai dari ASN, jajaran Forkopimda Kabupaten Sukoharjo, pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum.
“Setiap kita ngopi bareng dengan warga pasti banyak keluar persoalannya. Kita titipkan soal penanganan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting,” tutur Ganjar di lokasi malam itu.
Ganjar menyampaikan, dirinya fokus menekankan kepada masyarakat perihal pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting di Kabupaten Sukoharjo. Meski capaian penanganan kasus tersebut cukup baik, dia terus berupaya menurunkan lebih jauh agar kesejahteraan warga bisa meningkat.
“Angka stunting di Kabupaten Sukoharjo ini bagus sekali dan cukup berprestasi. Kemiskinan ekstremnya juga mengalami penurunan cukup bagus, jadi saya optimis kalau di sini,” jelas dia.
Menurut Ganjar, jumlah penduduk miskin di Sukoharjo pada 2020 tercatat sebesar 7,68 persen atau sebanyak 68,89 ribu penduduk. Kemudian tahun 2021, penduduk miskin naik akibat pandemi Covid-19 hingg sebesar 8,23 persen atau 73 ribu penduduk.
Dengan upaya Pemprov Jateng dikomandoi Ganjar dalam menekan angka kemiskinan pasca pandemi, pada 2022 angka penduduk miskin di Sukoharjo pun menurun menjadi 68,62 ribu penduduk atau sekitar 7,61 persen. Capaian tersebut pun menjadikan Sukoharjo menjadi kabupaten dengan angka kemiskinan terendah di Solo Raya dan urutan nomor delapan terendah se-Jawa Tengah.
Bahkan, lanjutnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sukoharjo terbaik untuk kategori kabupaten se-Jawa Tengah dengan angka 77.
Hal itu pun tidak menghentikan Ganjar berdialog dengan warga demi menyerap berbagai aspirasi secara langsung. Dia mengaku menerima banyak aduan, antara lain tentang persebaran sekolah negeri yang masih sedikit, serta permasalahan sistem zonasi.
“Muncul tadi umpama persebaran sekolah, masih kurang sehingga banyak akses-akses dari warga yang dengan sistem zonasi tidak bisa tertampung. Ini PR kita untuk membuat rombel baru atau membuat sekolah baru atau mengonversi beberapa sekolah,” ujarnya
