Balikpapan,Lansir.Id – Dalam sebuah pertemuan koordinasi yang diadakan di Hotel Platinum, Balikpapan, Pj Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, menyerukan agar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim menjadi pusat pemetaan Aparatur Sipil Negara (ASN). Pertemuan ini berlangsung pada hari Senin, 29 April, dan dihadiri oleh para peserta dari seluruh Kalimantan Timur.
Akmal Malik menegaskan pentingnya peran Presiden sebagai penanggung jawab tertinggi dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia, dengan para menteri dan ASN sebagai pelaksana. Ia juga memberikan dukungan penuh terhadap tema Rakor BPSDM kali ini, yaitu
“Akselerasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Menuju ASN Cerdas Menuju Indonesia Emas Tahun 2045,Ucap Akmal”
Dalam sistem merit yang diterapkan, Akmal Malik menyoroti dua aspek krusial: penghargaan (reward) dan hukuman (punishment). Menurutnya, meskipun banyak upaya penghargaan telah dilakukan, aspek hukuman masih memerlukan perhatian lebih.
Nina Dewi, Kepala BPSDM Kaltim, melaporkan kepada Gubernur bahwa tujuan utama Rakor adalah untuk menguatkan peran BPSDM dalam pembelajaran terintegrasi, yang akan mempercepat pengembangan kompetensi dan proses sertifikasi bagi SDM ASN. Rakor juga bertujuan untuk menciptakan sinergi dan sinkronisasi antara BPSDM Provinsi dengan BKPSDM Kabupaten/Kota dan instansi terkait lainnya.
Jauhar Efendi, Widyaiswara Ahli Utama BPSDM Kaltim, mengungkapkan bahwa Rakor menampilkan tiga pembicara utama dari Pemerintah Pusat, termasuk Kepala Lembaga Administrasi Negara RI, Muhammad Taufik, perwakilan dari BPSDM Kemendagri, dan Direktorat Keuangan Kemendagri.
Kegiatan ini diikuti dengan antusias oleh para peserta, yang aktif mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Rakor yang berlangsung sehari penuh ini dihadiri oleh pejabat dari SKPD Pemprov Kaltim, Sekda dari berbagai Kabupaten/Kota di Kaltim, Kepala BPKPSDM Kabupaten/Kota, serta jajaran BPSDM Provinsi Kaltim, termasuk pejabat struktural dan fungsional Widyaiswara serta Analis Pengembangan Kompetensi.
Hadir pula dalam acara tersebut Muhammad Aswad, Kepala Pusat Kajian Pelatihan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Prof. Sarosa Hamong Pranoto, Penjamin Mutu Pelatihan, serta Abdus Samad, mantan Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Prov. Kaltim.(*)
