Balikpapan,Lansir.Id – Pansus LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersama dengan beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kaltim menggelar Rapat Kerja. Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi pendapatan daerah dan kinerja BUMD.
Rapat dipimpin oleh Ketua Pansus LKPJ, Sapto Setyo Pramano, yang didampingi oleh Wakil Ketua Pansus LKPJ, Baharuddin Demmu, serta Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud. Turut hadir dalam rapat ini Anggota Pansus LKPJ, yaitu Muhammad Adam, Ekty Imanuel, Ismal ST, Marthinus, dan Nidya Listiono.
Selama rapat berlangsung, Sapto meminta setiap BUMD yang hadir untuk memaparkan sejumlah materi terkait bidang usaha, komposisi pemegang saham, modal dasar, modal disetor, kinerja keuangan, nilai dan jenis aset, serta kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hasil evaluasi dari rapat kerja dengan BUMD menunjukkan bahwa banyak persoalan yang perlu diperhatikan guna mengoptimalkan pendapatan daerah. Sapto menegaskan bahwa BUMD yang sudah tidak bisa berkembang lagi dan hanya menjadi beban APBD sebaiknya tidak perlu dipertahankan. Lebih baik jika BUMD yang tidak efisien dibubarkan.
Salah satu masalah yang diidentifikasi adalah terkait penyertaan modal. Sapto menyoroti bahwa modal perusahaan daerah diambil dari APBD, dan tujuan pembentukan perusahaan daerah adalah untuk peningkatan pembangunan daerah. Oleh karena itu, uang rakyat yang digunakan untuk modal perusahaan daerah seharusnya tidak dimanfaatkan sebagai ajang untuk memperkaya diri sendiri.
“Modal perusahaan daerah itu diambil dari APBD, dan perusahaan daerah itu dibentuk untuk peningkatan pembangun daerah. Dan juga APBD itu dari uang rakyat. Jadi, uang rakyat ini digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat, jangan dijadikan sebagai ajang untuk memperkaya diri sendiri,” sebut Sapto.(Adv/DprdKaltim)
